Ketua Umum PMI Jusuf Kalla saat melantik pengrus PMI Riau di gedung daerah Riau, pada Minggu (1/12/2024). (Foto: Diskominfo Riau)
SEHATWEB.COM | JAKARTA — Jelang Munas Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang bakal digelar di Jakarta Desember 2024, diduga ada upaya pihak tertentu yang akan mendongkel posisi Jusuf Kalla (JK) dari tapuk pimpinan PMI saat ini.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai gelagat itu terbaca manakala saat ini ramai menjadi pembicaraan publik di media sosial.
Seperti diketahui, ditengah persiapan Munas PMI Ke-22, beredar surat dari Komite Donor Darah Indonesia (KDDI).
Surat ini berisi undangan kepada para ketua PMI kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia untuk datang ke Hotel Sultan, Jakarta.
Anehnya, setiap pengurus PMI Daerah yang hadir dimohon membawa stempel PMI.
Surat KDDI ini kemudian menimbulkan polemik. Bahkan jajaran PMI Jawa Timur dengan tegas menolak untuk hadir. Mereka menegaskan tindakan KDDI inkonstitusional.
PMI Jatim akan fokus mensukseskan Munas PMI pada 8-10 Desember 2024 mendatang dan menghiraukan surat tersebut.
Menurut Rocky Gerung, apapun bentuknya, organisasi yang memobilisasi jelang Munas jelas punya agenda tersendiri. Tentu, ada sejumlah biaya dan gelontoran modal, dana guna membiayai agenda tersebut.
"Sebagai cacatan saja, tak baik jika PMI dipimpin politikus aktif. Sebab, PMI adalah organisasi Nirlaba dan Organisasi kemanusiaan. Jadi jangan kotori PMI dengan politisasi," kata dia, disitat dalam acara Rocky Gerung Official, pada Minggu (1/12).
Hal itu diungkap Rocky Gerung, karena diduga ada upaya untuk menggiring para pemilik suara guna mendukung salah satu calon, yakni Agung Laksono, politikus Golkar.
Rocky berpendapat sebaiknya PMI memang menunjuk figur yang "sudah selesai dengan duniawi-nya".
"Kalau Pak JK misalnya, memang sosok yang sudah selesai dengan dunia-nya, selain beliau juga dikenal sebagai tokoh perdamaian," pungkas RG.
Sementara Mantan Sekjen PMI, Sudirman Said, mengatakan hal yang sama. "Siapa pun boleh punya aspirasi memimpin PMI. Tapi jangan kotori PMI dengan politisasi, apalagi dengan nuansa politik uang," katanya.
Dia menegaskan, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang wibawanya ditopang oleh Tujuh Prinsip, yakni kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.
"PMI membutuhkan kepemimpinan sejati, kepemimpinan intrinsik, yang memberi dan melayani. Bukan kepemimpinan hasil transaksi, apalagi dengan membeli," tukasnya.
Oleh sebab itu, Sudirman Said menghimbau agar seluruh kader PMI untuk saling menjaga, agar organisasi ini tetap pada jalurnya. Jangan sampai PMI malah dicampur tangan-tangan kotor.
"Kader-kader PMI di seluruh Nusantara, kita jaga PMI dari tangan-tangan kotor yang akan merusak marwah gerakan kepalang-merahan yang mulia," pungkasnya.
Waspada Agenda Oligarki
Sementara Pengamat Kebijakan Publik Gusti Anggoro menilai, maraknya peredaran surat undangan jelang Munas PMI memang patut diduga ada kepentingan oligarki dibalik ini.
"Keinginan oligarki masuk atau menyusup di PMI memang sudah lama kita endus. Polanya sangat jelas, bahwa utility terkait farmasi dan alkes berpotensi cuan," kata dia.
Selain itu, lanjut Gusti, ada agenda agenda oligarki yang bisa dimainkan, jika PMI di pimpin orang dia. Pasalnya, era digital kedepan endors PMI sangat di butuhkan dalam menjalankan agenda global kelompok farmasi mereka.
"Sudah saatnya para pegiat kesehatan pintar membaca fenomena ini, waspadalah, jika kita masih peduli dengan kesehatan masyarakat Indonesia," pesannya. (R/01)
